SSR TB Aisyiyah Asahan Harapkan Pemkab Agar Bisa Berpadu Membantu Program Bebas TBC

SSR TB Aisyiyah Asahan Harapkan Pemkab Agar Bisa Berpadu Membantu Program Bebas TBC

Ket Gambar: Praktisi hukum, Bahren Samosir saat berbicara dihadapan organisasi masyarakat sipil dalam pertemuan yang difasilitasi SSR TB HIV Aisyiyah Asahan.

Kisaran.online | ASAHAN - SSR TB HIV Aisyiyah Asahan sebagai organisasi yang fokus terhadap penanggulangan TBC berharap pihaknya dapat berkolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten Asahan dalam rangka mendapatkan dukungan pembiayaan tanggungjawab sosial dan lingkungan dari perusahaan  melalui CSR agar terjalinnyat tujuan Indonesia bebas TBC 2035 khususnya di bumi Rambate Rata Raya.

“Ini potensi dan usulan yang ditawarkan dari organisasi civil society lewat TB HIV Aisyiyah, mengingat Asahan secara georgrafis wilayah kita dikelilingi perusahaan perkebunan yang sebenarnya bisa dimanfaatkan dana CSR – nya untuk program pengentasan Asahan bebas TBC,” kata Fachri Mizan Harsono, selaku Fasilitator Program saat menggelar pertemuan dengan perwakilan kelompok aliansi masyarakat sipil peduli sosial, Senin (8/7/2019) di Liems Cafe Kisaran.

Dalam kesempatan itu, bersama dengan perwakilan aliansi masyarakat sipil peduli sosial ini mereka mengeluarkan beberapa rekomendasi yang nantinya akan menjadwalkan bertemu dengan Pemkab Asahan sebagai langkah pendekatan persuasive untuk membicarakan terkait hal itu.

“Sebab selama ini baik Pemerintah maupun perusahaan terkesan sangat tertutup terkait dana kemanfaatan CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan. Otomatis kita masyarakat tidak mengetahui darimana pintu masuk mendapatkannya,” ujarnya.

Diantara rekomendasi yang disulkan tersebut yakni meminta Pemkab Asahan untuk membuka secara tranasparan rencana kerja program peduli lingkungan sosial perusahaan hingga terbitnya Perda atau peraturan yang menegaskan perusahaan berkewajiban memberikan kontribusi dampak sosial lingkungannya kepada masyarakat.

Sebelumnya, SSR TB HIB Aisyiyah Asahan yang terdiri dari perwakilan lembaga masyarakat sipil ini mengundang Bahren Samosir selaku praktisi hukum untuk berbicara potensi dan peluang yang bisa dimanfaatkan masyarakat terkait kehadiran perusahaan dalam membantu program sosial dan lingkungan.

Terkait hal itu, Bahren mengungkapkan masyarakat bisa memanfaatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana ditur dalam pasal 5 Undang undang RI tahun 1945, kemudian Undang undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 74, dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2012 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan.

“Peraturan yang diataslah membuat celah bagi masyarakat untuk mengajak para perusahaan terlibat dalam kegiatan sosial maupun lingkungan melalui program yang terukur lewat pendanaan CSR (corporate social responability.)” ujarnya.

Namun persoalannya, kata Bahren menambahkan urusan tersebut (CSR) biasanya sulit ditembus sampai ke perusahaan sebab harus banyak dilakukan pendekatan secara massive hingga bisa masuk dalam rencana anggaran perusahaan.

“Cara lain masuk untuk mendapatkan program tersebut bisa melalui pemerintah melalui pendekatan. Atau potensi lainnya dengan melakukan gugatan,” sebut Bahren. (kis-02)

    Berita Terkait

    Form Komentar



    Masukan 6 kode diatas :

    huruf tidak ke baca? klik disini refresh


    Komentar Via Facebook