Oknum Perangkat Desa Rangkap Jabatan Karyawan Kebun, Ini Kata Kabid Pemdes Kabupaten Asahan

Oknum Perangkat Desa Rangkap Jabatan Karyawan Kebun, Ini Kata Kabid Pemdes Kabupaten Asahan

Ket Gambar: Kantor Dinas PMD Kabupaten Asahan.

Kisaran.online | Asahan : Terkait pemberitaan oknum Perangkat Desa Sei Piring rangkap jabatan karyawan, Kabid Pemerintahan Desa (PEMDes) Kabupaten Asahan M. Adly mengatakan di dalam Undangan-Undang No No. 6 tahun 2014 yang dilarang rangkap jabatan ketua atau anggota BPD, DPR RI, DPRD RI Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan jabatan lainnya yang ditentukan dalam perundangan-undangan.

Menurut Adly mengenai jam kerja jabatan karyawan itu harus dilihat, apakah mengganggu atau tidak dengan kinerjanya di pemerintahan, karena di Pemerintahan Desa ada Peraturan Bupati (Perbup) No. 10 Tahun 2019 yang mengatur tentang manajemen Perangkat Desa untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

" Memang tidak ada diatur secara langsung spesifikasi perangkat tidak boleh jadi karyawan, cuma dalam jabatan karyawan itu dibolehkan tidak merangkap jabatan sebaliknya sebagai perangkat desa. " terang M. Aldy saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya Kantor Dinas PMD Kabupaten Asahan, Rabu (13/11/2019).

Lebih lanjut dikatakan Adly, kalau di Perusahaan tersebut tidak ada mengatur undang undang tetang rangkap jabatan tersebut atau dibolehkan, tetapi di Perangkat Desa ada manajemen yang mengatur disiplin kerja yang harus wajib menegakkan disiplin dengan mematuhi aturan jam kerja sesuai ASN (Aparat Sipil Negara).

“ Perangkat Desa memiliki jam kerja yang wajib mengikuti ketentuan undang-undang ASN sesuai dengan ketentuan Perbub nomor 10 tahun 2019 tentang manajemen perangkat desa, “ imbuh Adly.

Sebagai mana diinformasikan Taufik diangkat sebagai Kasi Pelayanan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sei Piring Nomor 140/06/KPTS-SP/2017 yang dikeluarkan Kepala Desa Sei Piring Basuki pada tanggal 03 Juli 2019.

Warga menduga sejak dikeluarkannya SK pengangkatan Taufik sebagai Kasi Pelayanan di Pemerintahan Desa Sei Piring sudah lebih dari dua tahun tidak dapat melaksanakan tugasnya di Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Perbub nomor 10 Tahun 2019. Sebab, jabatannya sebagai Perangkat Desa memiliki jam kerja yang hampir sama dengan pekerjaannya sebagai mandor harian di kebun Lonsum.

Hal itu diperkuat dengan Keterangan Sekretaris Desa (Sekdes) Sei Piring Eliyani yang didampingi Kasi PMD Kamelia yang juga suami dari Taufik, bahwa oknum Kasi Pelayanan tersebut masuk kantor desa sepulang dinas kebun pukul 14.00 hingga pukul 16.00 WIB.

” Iya, tapi dia (Taufik, red) masuk kantor desa tiap hari sepulang dari kerja (14.00 - 16.00 WIB). Kadus-Kadus juga disini semua karyawan, kedepan mau direvisi, perangkat desa rencananya tidak ada dari karyawan lagi " terang Eliyani saat dikonfirmasi wartawan belum lama ini.


Secara terpisah ketua LSM Duta Corruption Watch (DCW) Kabupaten Asahan Firman Panjaitan menyarankan, oknum Perangkat Desa yang merangkap jabatan karyawan tidak mampu mengikuti aturan jam kerja ASN sebaiknya memilih salah satunya, agar bisa fokus melaksanakan tugas dengan baik.


”Peraturan Pemerintah ( PP) No. 53 Tahun 2010 juga menegaskan oknum Perangkat Desa yang tidak melaksanakan tugasnya dapat diberi sanksi berat bahkan dapat diberhentikan tidak hormat. ” tandas Firman Panjaitan. (Kis-04)

    Berita Terkait

    Form Komentar



    Masukan 6 kode diatas :

    huruf tidak ke baca? klik disini refresh


    Komentar Via Facebook