Terkait Relokasi Kios, Anggota DPRD Asahan M. Reza Siap Dampingi ASPIPER

Terkait Relokasi Kios, Anggota DPRD Asahan M. Reza Siap Dampingi ASPIPER

Ket Gambar: KS Pulu Raja usai ditemui ASPIPER dan anggota DPRD Asahan.

 

Kisaran.online | Asahan : Anggota DPRD Kabupaten Asahan dari Komisi D Muhammad Reza Andhika SP meninjau langsung relokasi pembangunan kios baru di lahan PT. KAI Dusun IV Desa Pulau Rakyat Pekan, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan yang menjadi keresahan pedagang.

" Saya melihat langsung di lapangan masalah bangunan dan luasnya serta tata letak bangunan dengan harga yang dicantumkan tidak sesuai " kata Reza kepada wartawan di lokasi kunjungannya itu.Selasa (17/12/2019).

Usai menijau lokasi M.Reza bersama ASPIPER dan pedagang menemui Kepala Stasiun (KS) Pulu Raja. Dalam pertemuan itu ASPIPER menyampaikan 3 item hasil notulen kesepakatan pedagang yang diketahui dan ditandatangani Muspika, terdiri dari Camat Pulau Rakyat Alinuddin, Polsek Pulau Raja IPDA Budiman Hutagaol dan pihak PT. KAI Medan Senior Manager Sudjajantoang, tanggal 23 September 2019.

Isi kesepakatan itu : 1. Masyarakat Pedagang membuat kelompok, 2. Kios di lokasi baru harus dibangun lebih terdahulu baru kios lama bisa dibongkar, 3. Masyarakat pemilik kios akan melaksanakan melaksanakan musyawarah sendiri guna membahas pembangunan kios di lokasi baru menemukan koordinatornya.

Dijelaskan ketua ASPIPER Hamdani, berdasarkan ketiga item itulah masyarakat pedagang membentuk asosiasi pedagan pinggir rel (ASPIPER) Pulau Rakyat. Selanjutnya mengajukannya ke PT. KAI Medan agar pedagang bisa membangun kiosnya. Ternyata, PT. KAI sudah membuat kesepakatan kontrak dengan pengembang Zul atas dasar Berita Acara yang ditanda tangani Muspika Pulau Rakyat dengan 12 orang yang mengatasnamakan pedagang.

" Padahal, mayoritas pedagang tidak ada dilibatkan untuk menghujuk Zul sebagai pengembang dan 3 orang yang mengatas namakan perwakilan pedagang " beber Hamdani salah seorang yang diamini beberapa orang pendiri ASPIPER Pulau Rakyat Pekan dan sejumlah pedagang.

Lanjut dikatakan, ASPIPER menolak pengembang atas nama Zul yang telah membisnis pedagang dengan mematok harga bangunan kios Rp 13 juta hingga Rp 30 juta. Sementara pedagang berkeinginan membangun sendiri kiosnya di lapak yang sudah disiapkan oleh PT. KAI.

"Kita berterima kasih diberikan lahan PT KAI untuk berjualan, tapi kenapa tidak bisa pedagang membangun kiosnya sendiri " imbuh Wira pendiri ASPIPER.

Sementara anggota dewan dari Fraksi Gerindra Asahan itu meminta kepada KS untuk dapat menyampaikan keresahan pedagang atas kesepakatan yang telah dibangun oleh PT. KAI dengan pengembang yang tidak dihunjuk sama sekali oleh pedagang.

" Keresahan pedagang tidak bisa mereka sikapi sendiri, karena yang mereka keluhkan permasalahan harga bangunan kios yang tidak disepakati oleh mayoritas pedagang " kata Reza.

Menanggapi hal itu KS PT. KAI Pulu Raja Ismail mengatakan, bahwa yang berwenang dalam hal ini adalah bahagian Aset masalah tanah. KS juga menjelaskan beberapa masyarakat mengatas namakan perwakilan pedagang bersama pengurus BUMDes Desa Pulau Rakyat Pekan sudah datang ke kantor PT. KAI Medan.

" Kedatangan mereka menta pengurangan harga sewa tanah, dan sudah disesuaikan. Kalau harga bangunan di luar tanggung jawab kami PT. KAI" terang Ismail.

Namun demikian KS siap membantu sesuai kemampuannya asal pedagang memang benar-benar kompak dan membuat pernyataannya bahwa pedagang tidak mau dibangunkan tapi akan membangun sendiri kiosnya.

" Saya akan sampaikan aspirasi bapak ibu ke PT. KAI Medan, tolong lengkapi surat-surat yang menjadi keinginannya" ujar Ismail.

Sebelum mengakhiri pertemuan itu Reza menyatakan kesiapannya bila diperlukan untuk mendampingi pedagang menghadap pimpinan PT. KAI di Medan.

" Saya siap mendampingi pedagang menghadap pimpinan PT. KAI di Medan, tapi selesai saya reses dulu " tandas Reza. (Kis-04)

    Berita Terkait

    Form Komentar



    Masukan 6 kode diatas :

    huruf tidak ke baca? klik disini refresh


    Komentar Via Facebook