Babak Baru, Nasib Ratusan Pedagang Tradisional Simpang Empat Asahan

Babak Baru, Nasib Ratusan Pedagang Tradisional Simpang Empat Asahan

Ket Gambar: Suasana rapat dengar pendapat (RDP) pedagang pasar tradisional di Komisi A DPRD Asahan.

KISARAN.ONLINE | ASAHAN  – Puluhan perwakilan pedagang pasar tradisional Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan mendatangi wakil rakyat mereka di kantor DPRD Asahan melalui Komisi A terkait rencana pemindahan ratusan kios yang sudah ada sejak tahun 90-an itu oleh pemerintah daerah pada tanggal 13 Januari 2020 mendatang.

Pedagang tak datang sendiri, mereka turut ‘menyeret’ pemilik lahan yang selama ini mereka pakai tanahnya untuk berjualan bersama kepala desa. Kedatangan pedagang yang mayoritas kaum ibu itu diterima langsung oleh Ketua Komisi A Nurhayati bersama beberapa anggota lain diantaranya Henri Siregar, dan Syadad Nasution, Jumat (10/1).

“Tolong pak ibu DPRD. Disinilah harapan kami terakhir. Bantu persoalan kami ini agar pedagang bisa mencari makan sebagaimana biasanya,” kata ketua Assosiasi Pedagang Pasar Simpang Empat, Anggiat Siregar bersama rekan rekannya.

Menurut pedagang, mereka menolak untuk dipindah ke dua lokasi yang baru, karena tempat yang baru bukanlah milik pemerintah daerah tetapi milik perseorangan (swasta). Itu berarti tak ada bedanya selama ini mereka dipindahkan dari lokasi sebelumnya sama sama dikelola pihak swasta.

“Kalau kami dipindahkan ke tempat yang dikelola swasta juga artinya ini sama saja. Tempat kami yang lama juga dikelola swasta dan kami udah jualan disitu dari awal tahun 90-an,” katanya.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama anggota DPRD Asahan di komisi A itu menghadirkan Kepala Desa Simpang Empat, Hafit Ham dan kepala dusunnya. Pemerintah desa beralasan selama menempati tempat yang lama ini, ada warga mengeluhkan dampak limbah dari keberadaan pasar tradisional tersebut  serta tidak memiliki izin gangguan dan pasar tradisional sebagaimana yang diatur.

“Apalagi disitu ada sekolah SD negeri juga. Limbah pembuangan sampah di pasar menggangu aktivitas belajar dan beberapa warga yang bermukim disana mengajar disana. Kalau musim hujan juga banyak genangan air disana,” kata Kepala Desa.

Terjadi perdebatan alot antara warga, kepala desa, kepala dusun, dan anggota komisi A yang mengawal jalannya RDP tersebut yang juga menghadirkan pemilik lahan tempat dimana selama para pedagang ini berjualan yang tidak pernah sama sekali mempersoalkan tanahnya dipakai warga untuk aktivitas pasar tradisional.

Akhirnya, dalam kesempatan itu komisi A sepakat untuk menggelar RDP lanjutan dengna mengundang seluruh pihak terkait termasuk camat, dan pemerintah Kabupaten Asahan baik itu satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perizinan.

“Begini saja, dalam waktu dekat ini kami akan surati Pemkab Asahan melalui Satpol PP untuk ditunda eksekusi pasar inpres itu tanggal 13 Januari nanti. Sementara ini bapak ibu jualanlah disitu dulu. Nanti dalam waktu dekat ini akan kita buat rapat sekali lagi untuk dicari solusinya dengan menghadirkan Pemkab Asahan dan perizinan supaya dicarikan jalan terbaik,” kata Nurhayati yang memimpin jalannya RDP di Komisi A tersebut.

Mendengar penjelasan dari hasil rapat tersebut pedagang senang karena ditunda sementra untuk penertiban pasar tempat mereka berjualan. Dan berharap DPRD Asahan melalui Komisi A membantu secara maksimal pedagang pasar. (kis02)

    Berita Terkait

    Form Komentar



    Masukan 6 kode diatas :

    huruf tidak ke baca? klik disini refresh


    Komentar Via Facebook