BPJS Kesehatan Cab Tanjungbalai dan Kejari Labusel Perpanjang Kerjasama Optimalisasi SKK

BPJS Kesehatan  Cab Tanjungbalai dan Kejari Labusel Perpanjang Kerjasama Optimalisasi SKK

Ket Gambar: perpanjangan kerjasama optimalisasi surat kuasa khusus (SKK) terhadap badan usaha yang tidak patuh terhadap program JKN - KIS antara BPJS Kesehatan dan Kejari Labusel.

Kisaran.online | Asahan  – BPJS Kesehatan Cabang Tanjungbalai bersama dengan Kejaksanaan Negeri (Kajari) Labuhanbatu Selatan (Labusel) melakukan perpanjangan kerjasama optimalisasi surat kuasa khusus (SKK) terhadap badan usaha yang tidak patuh terhadap program jaminan kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Adapun, perpanjangan kesepakatan bersama tersebut meliputi penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sehingga adanya semacam intervensi terhadap optimalisasi badan usaha yang belum mematuhi program JKN KIS ini.

Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Balai, Amri Pohan kepada wartawan di kantornya, Jln Jendral Sudirman Tanjungbalai, Selasa (8/9) mengatakan kerjasama tahun 2020 akan difokuskan pada optimalisasi SKK karena masih terdapat badan usaha yang tidak patuh.

“Tahun 2020 ini memang masih terdapat badan usaha yang belum patuh yakni sesuai data per Juli 2020 sebanyak 38 badan usaha di Kabupaten Labusel tidak patuh terhadap pembayaran iuran JKN-KIS mereka. Oleh karenanya kita berharap sinergi dengan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan dapat dioptimalkan dalam hal SKK ini sehingga pemberi kerja dapat memberi jaminan kesehatan bagi pekerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam periode perjanjian kerjasama sampai dengan 2023 ini,” ucapnya.

Amri menambahkan, kesepakatan perpanjangan kersama  tersebut yang telah dilakukan pada Rabu (2/9) kemarin di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan sebenarnya telah terlaksana sejak tahun 2017 lalu.

“BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Balai dan Kejaksaan Negeri Labusel telah bekerjasama dalam hal Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan TUN pada tahun 2017 lalu dan sudah sering dimohonkan SKK sehingga badan usaha menjadi patuh. Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Labusel atas kerjasama yang baik selama ini,” ungkap Amri.

Adapun yang menjadi dasar kerjasama ini sejak adanya kesepakatan bersama antara Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Nomor 18/MOU/0815 dan Nomor B-326/G/Gs.1/08/2016 tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, BPJS Kesehatan dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia kian memperkuat sinergi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tak terkecuali BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Balai.

Sementara itu, Kasidatun Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan (Labusel), Muhammad Haris mendukung Program JKN-KIS melalui kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

“Kerjasama dengan BPJS Kesehatan merupakan amanat sehingga harus tetap dilaksanakan untuk mendukung Program JKN-KIS,” ungkapnya usai acara perpanjangan kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Balai dengan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan.

Ia juga menambahkan bahwa pada semester II tahun 2020 akan dilakukan optimalisasi Surat Kuasa Khusus (SKK) terhadap badan usaha yang tidak patuh.

”Setiap semester memang diadakan monitoring dan evaluasi SKK oleh pihak BPJS Kesehatan melalui forum dan laporan. Selanjutnya kita harap semester II ini kita optimalkan SKK terhadap badan usaha yang tidak patuh,” imbuhnya. (Kis-02)

    Berita Terkait

    Form Komentar



    Masukan 6 kode diatas :

    huruf tidak ke baca? klik disini refresh


    Komentar Via Facebook