Kabupaten Asahan Menuju Daerah Bebas Pungli

Kabupaten Asahan Menuju Daerah Bebas Pungli

Ket Gambar: keiatan pertemuan Pemkab Asahan dengan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Saber Pungli Provinsi Sumatera Utara (Provsu).

Kisaran.online | Asahan - Pemerintah Kabupaten Asahan sambut kunjungan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Saber Pungli Provinsi Sumatera Utara (Provsu) dalam rangka audiensi dan pemantauan  lawan persiapan penilaian Kabupaten Asahan sebagai Kabupaten Bebas Pungli di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Rabu (9/9/2020).

Pada kunjungan UPP Saber Pungli Provsu yang dipimpin langsung oleh Ketua Pelaksana UPP Provsu Kombes Pol Drs. Armia Fahmi, MH tampak hadir Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Ketua UPP Kabupaten Asahan Muhammad Ikhwan, SH, MH yang sekaligus merupakan Waka Polres Asahan, Perwakilan Dandim 0208/Asahan, Perwakilan Kajari Asahan, OPD, BPN Kabupaten Asahan dan tamu undangan lainnya

Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Ketua UPP Kabupaten Asahan Muhammad Ikhwan, SH, MH pada sambutannya mengucapkan selamat datang kepada dan ucapan terima kasih atas ditunjuknya Kabupaten Asahan sebagai Kabupaten percontohan yang dicanangkan sebagai Kabupaten bebas pungli tahun 2020.

Beliau juga mengatakan instansi pada sektor pelayanan publik, paling rawan terjadinya praktik pungutan liar, sehingga dibutuhkan sehingga dibutuhkan pengawasan secara dini untuk mencegah terjadinya praktik pungutan liar didalam tubuh pemerintahan khususnya di Instansi dan  Lembaga Pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat.

Sementara Bupati Asahan yang dalam hal ini diwakili oleh PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan Drs. John Hardi Nasution, M. Si mengatakan sebagaimana pemerintah Kabupaten Asahan telah bergerak cepat dalam memberantas praktik pungutan liar pada pelayanan publik. Hal ini dibuktikan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang menjadi payung hukum pembentukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

“Upaya minimalisir terjadinya praktik pungli terutama pada perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik, perangkat daerah terkait telah diperintahkan agar menerapkan SOP pelayanan dan penggunaan teknologi informasi secara optimal, pemberian layanan sedapat mungkin dilakukan secara online dan mengurangi tatap muka untuk memperkecil peluang terjadinya pungli, apalagi di tengah pandemi covid 19 yang sudah seharusnya mengurangi pertemuan secara langsung,” ucapnya.

Di kesempatan yang sama Ketua UPP Provsu Kombes Pol Drs, Armia Fahmi, MH yang juga merupakan Irwasda Kapoldasu pada bimbingan dan arahannya menyampaikan berdasarkan hasil rapat koordinasi dan evaluasi semester 1 unit pemberantasan pungutan liar Provsu telah menunjuk Kabupaten Asahan sebagai salah satu Kabupaten yang dicalonkan sebagai Kabupaten bebas pungli.

“Saya berharap dari hasil audiensi dan penilaian untuk Kabupaten Asahan sebagai kandidat Kabupaten Bebas Pungli Tahun 2020 bisa diusulkan ke Satgas Saber Pungli Pusat,” terang Armia Fahmi. (Kis01)

    Berita Terkait

    Form Komentar



    Masukan 6 kode diatas :

    huruf tidak ke baca? klik disini refresh


    Komentar Via Facebook